Teras Cihampelas Dibongkar, Publik Pertanyakan Konsep Pemkot Bandung

KOTA BANDUNG — Rencana pembongkaran Teras Cihampelas kembali menuai sorotan. Pemerintah Kota Bandung dinilai perlu menjelaskan secara terbuka konsep dan gagasan yang akan diterapkan setelah kawasan tersebut dibongkar.

Jika Teras Cihampelas dianggap tidak lagi berhasil menjalankan fungsinya, keputusan pembongkaran semestinya tidak menjadi akhir dari persoalan. Publik justru membutuhkan kajian objektif, desain alternatif, serta solusi konkret mengenai masa depan kawasan strategis tersebut.

Kritik terutama diarahkan pada belum terlihatnya konsep yang jelas mengenai bagaimana wajah baru Teras Cihampelas setelah pembongkaran.

Padahal, sejak awal pembangunan, kawasan tersebut dirancang sebagai bagian dari penataan ruang kota sekaligus sebagai ruang untuk mengakomodasi aktivitas warga dan pedagang kaki lima (PKL) tanpa mengganggu fungsi utama Jalan Cihampelas.

Jika desain yang ada dianggap tidak lagi relevan, pemerintah semestinya mempertimbangkan sejumlah alternatif, seperti revitalisasi tanpa membongkar seluruh struktur, desain ulang secara bertahap, integrasi PKL dan UMKM, hingga membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta.

Teras Cihampelas

Jangan Sampai Pembongkaran karena Tak Punya Konsep

Pada April 2026, Farhan pernah menyampaikan usulan agar pengelolaan Jalan Cihampelas diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satu alasannya adalah agar penataan kawasan lebih mudah dilakukan sekaligus memungkinkan dukungan anggaran dari pemerintah provinsi.

Sementara itu, pada Desember 2025, Pemkot Bandung telah menyampaikan rencana pembongkaran dan desain ulang Teras Cihampelas dengan sejumlah alasan, di antaranya aspek keamanan, sosial, estetika, dan lalu lintas.

Namun, muncul pertanyaan penting: apakah sudah ada kajian komprehensif yang membandingkan pilihan mempertahankan, merevitalisasi, atau membongkar total Teras Cihampelas?

Masyarakat berhak mengetahui perbandingan biaya dari setiap opsi, manfaat yang dihasilkan, dampaknya terhadap PKL dan UMKM, hingga konsep desain baru yang akan menggantikan bangunan yang dibongkar.

Sebab, pembongkaran aset publik tanpa konsep pengganti yang jelas berpotensi menimbulkan persoalan baru.

Aset Telah Dialihkan ke Pemprov Jabar

Pada 29 Juli 2026, telah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST).

Objek pengalihan meliputi tanah jalan, konstruksi jalan, sarana, prasarana, serta utilitas di sepanjang Jalan Cihampelas.

Setelah proses pengalihan aset tersebut, Farhan menyampaikan konsep pembongkaran total. Sementara proses lelang pembongkaran dan penilaiannya berada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Situasi ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana Pemerintah Kota Bandung masih memiliki peran dalam menentukan arah penataan kawasan yang sebelumnya menjadi bagian dari kebijakan penataan kota.

Publik Menunggu Gagasan, Bukan Sekadar Pembongkaran

Teras Cihampelas bukan sekadar bangunan fisik. Kawasan tersebut berkaitan dengan kepentingan masyarakat, PKL, UMKM, pengguna jalan, tata ruang, estetika kota, serta pemanfaatan aset publik.

Karena itu, jika pemerintah telah memiliki konsep baru yang dinilai lebih baik, konsep tersebut seharusnya disampaikan secara transparan kepada masyarakat.

Publik tidak hanya ingin mengetahui mengapa Teras Cihampelas harus dibongkar, tetapi juga ingin mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang lebih penting: apa yang akan dibangun setelah pembongkaran dan bagaimana nasib PKL serta UMKM yang selama ini menggantungkan aktivitasnya di kawasan tersebut?

Jangan sampai pembongkaran justru dipersepsikan sebagai solusi karena pemerintah tidak mampu menghadirkan konsep dan gagasan yang lebih baik untuk menyelamatkan sekaligus mengembangkan Teras Cihampelas.

Kini, publik menunggu bukan sekadar keputusan untuk merobohkan bangunan, melainkan gagasan besar tentang seperti apa masa depan Cihampelas setelah Teras Cihampelas tidak lagi berdiri.