KDM Dorong LPM Jadi Motor Pembangunan Desa, Soroti TPPO hingga Judi Online

KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan dari tingkat desa dan kelurahan.

Hal tersebut disampaikan Dedi saat menghadiri Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus DPP LPM RI di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jumat (7/8). Dalam kegiatan tersebut, Ahmad Doli Kurnia Tandjung dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPP LPM RI periode 2025-2030.

Dedi berharap LPM tidak hanya menjadi organisasi kemasyarakatan, tetapi mampu terlibat langsung dalam berbagai agenda pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Saya berharap LPM menjadi penggerak dan mitra kerja Provinsi Jawa Barat dalam melakukan percepatan pembangunan dari desa dan kelurahan, seperti pengerukan sungai, pengaspalan jalan, pembangunan rumah rakyat miskin hingga pemasangan jaringan listrik,” ujar Dedi.

Menurutnya, LPM juga dapat mengambil peran dalam mempercepat penyaluran pendanaan dari pemerintah provinsi ke desa. Pembangunan tersebut, kata dia, harus tetap memperhatikan aspek lingkungan agar kemajuan desa tidak mengorbankan keberlanjutan.

Dorong Ekonomi Desa, Cegah Warga Terjebak TPPO

Dedi juga menekankan pentingnya memperkuat perekonomian desa. Menurutnya, desa yang memiliki aktivitas ekonomi kuat dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga warga tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar di kota maupun luar negeri.

Ia bahkan menyinggung kasus warga Jawa Barat yang bekerja di sebuah tempat hiburan di Maumere.

“Saya mohon maaf. Ada warga Jabar yang bekerja di tempat hiburan di Maumere sebanyak 12 orang. Upah tidak sesuai, ada penganiayaan dan pelecehan. Saya sedang berusaha untuk memulangkan dan pemilik tempat hiburan dalam proses pidana. Kita terus dampingi,” jelasnya.

Kasus tersebut menjadi salah satu alasan Dedi mendorong penguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Menurutnya, pembangunan desa tidak boleh hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga harus mampu menciptakan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi warganya.

Dedi Soroti Judi Online hingga Peredaran Tramadol

Dalam kesempatan tersebut, Dedi juga mengajak masyarakat Jawa Barat mengurangi kebiasaan bermain judi online. Ia menyoroti besarnya perputaran uang judi online di Jawa Barat yang disebut mencapai Rp2,5 triliun.

Selain judi online, ia turut menyinggung tingginya aktivitas pinjaman online serta peredaran tramadol yang menurutnya mulai menjangkau warung-warung di kawasan pedesaan.

Dedi menilai persoalan tersebut tidak bisa hanya diselesaikan melalui pendekatan penegakan hukum. Dibutuhkan gerakan bersama yang terstruktur mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

“Seluruh rakyat harus membuat gerakan yang terstruktur dari pusat sampai daerah untuk melakukan perlawanan. Ini bukan sekadar kriminal namun menjadi masalah global yang dapat melumpuhkan masa depan anak bangsa dan generasi masa depan,” katanya.

LPM Dorong Pembangunan dari Bawah

Sementara itu, Ketua Umum DPP LPM RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan komitmennya menjadikan LPM sebagai mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan desa dengan melibatkan masyarakat secara langsung.

Doli berpandangan bahwa kemajuan Indonesia harus dimulai dari desa. Karena itu, pembangunan tidak boleh sepenuhnya dilakukan dengan pendekatan dari atas ke bawah atau top-down.

Sebaliknya, ia mendorong pendekatan bottom-up, yakni pembangunan yang berangkat dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat di tingkat bawah.

“Pembangunan desa harus melibatkan masyarakat secara langsung,” kata Doli.

Doli juga mengingatkan adanya sejumlah ancaman sosial yang dinilai mulai menggerus kehidupan masyarakat desa. Ia menyebut penyalahgunaan narkoba, kekerasan terhadap anak, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), hingga LGBT sebagai persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama.

Menurutnya, berbagai persoalan sosial tersebut berpotensi melemahkan masyarakat apabila tidak dicegah sejak dini.

Dengan kepengurusan baru periode 2025-2030, LPM RI diharapkan mampu memperkuat perannya sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Bukan hanya mengawal pembangunan fisik desa, tetapi juga mendorong penguatan ekonomi serta ketahanan sosial masyarakat dari tingkat paling bawah.